penelusuran perkara dan pos bantuan hukumSurat Masuk dan Keluar

APEL KENDARAAN DINAS PADA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG.

Pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019, Bapak Ardhi Wijayanto, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri .....

Selengkapnya

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN JABATAN SDR. JIMI HENDERIYANTO, S.H., M.H.

Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB, bertempat di halaman kantor .....

Selengkapnya

PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG JUARA 1 LOMBA INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, Pengadilan Negeri Kota Agung meraih juara 1 perlombaan .....

Selengkapnya

UPACARA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KE-74

Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kota Agung melaksanakan Upacara dalam rangka HUT .....

Selengkapnya

UPACARA BENDARA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT REPUBLIK INDONESIA KE-74

Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kota Agung melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka .....

Selengkapnya

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN SDRI. MARTHA DIANA, S.H., M.H. SEBAGAI PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kota Agung telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah .....

Selengkapnya

EVALUASI KINERJA MELALUI TELECONFERENCE

Kota Agung, 12 Juli 2019, Dalam rangka efektifitas pelayanan dan pembinaan terhadap Pengadilan Negeri se-wilayah hukum .....

Selengkapnya

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN JABATAN PANITERA MUDA PIDANA DAN JURU SITA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kota Agung.....

Selengkapnya

RAPAT TIM PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2018

PN Kota Agung|Pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 Pukul 09.30 WIB bertempat di ruang Sidang Utama.....

Selengkapnya

Pengantar Alih Tugas

PN Kota Agung|Pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara Pengantar Alih Tugas untuk masing-masing.....

Selengkapnya

Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Kota Agung

PN Kota Agung|Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II pada pukul 08.00 WIB seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II berkumpul .....

Selengkapnya

Peraturan dan Kebijakan
Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo.

Mengacu kepada SEMA 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Berikutnya, dokumen itu diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan/permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Setelah itu, majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat putusan sela untuk memutuskan apakah permohonan berperkara secara prodeo itu dikabulkan atau tidak.

Jika permohonan itu dikabulkan, maka proses berperkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus. Namun jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela. Bila tidak dipenuhi, gugatan/permohonan tersebut akan dircoret dari daftar perkara.

Sementara itu, mengacu kepada Perma 1/2014, mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamksesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/permohonannya ke pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak.

Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

 

  1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
  2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan