penelusuran perkara dan pos bantuan hukumSurat Masuk dan Keluar

APEL KENDARAAN DINAS PADA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG.

Pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019, Bapak Ardhi Wijayanto, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri .....

Selengkapnya

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN JABATAN SDR. JIMI HENDERIYANTO, S.H., M.H.

Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB, bertempat di halaman kantor .....

Selengkapnya

PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG JUARA 1 LOMBA INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, Pengadilan Negeri Kota Agung meraih juara 1 perlombaan .....

Selengkapnya

UPACARA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KE-74

Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kota Agung melaksanakan Upacara dalam rangka HUT .....

Selengkapnya

UPACARA BENDARA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT REPUBLIK INDONESIA KE-74

Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kota Agung melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka .....

Selengkapnya

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN SDRI. MARTHA DIANA, S.H., M.H. SEBAGAI PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kota Agung telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah .....

Selengkapnya

EVALUASI KINERJA MELALUI TELECONFERENCE

Kota Agung, 12 Juli 2019, Dalam rangka efektifitas pelayanan dan pembinaan terhadap Pengadilan Negeri se-wilayah hukum .....

Selengkapnya

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN JABATAN PANITERA MUDA PIDANA DAN JURU SITA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kota Agung.....

Selengkapnya

RAPAT TIM PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2018

PN Kota Agung|Pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 Pukul 09.30 WIB bertempat di ruang Sidang Utama.....

Selengkapnya

Pengantar Alih Tugas

PN Kota Agung|Pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara Pengantar Alih Tugas untuk masing-masing.....

Selengkapnya

Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Kota Agung

PN Kota Agung|Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II pada pukul 08.00 WIB seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II berkumpul .....

Selengkapnya

Perkara Pelanggaran Lalu-lintas

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) merupakan jenis perkara terbesar, yaitu 3.214.119 atau 96,40% dari 3.386.149 perkara pidana selama 2013. Jumlah perkara tilang pada 2012 juga besar, yaitu 3.282.032 perkara atau 96,51% dari keseluruhan perkara pidana sebesar 3.400.727 perkara.

Bisa dibayangkan, jika sekitar 3 juta orang pelanggar tersebut harus menempuh sidang tilang setiap tahunnya menemui pengalaman buruk di Pengadilan, setidaknya terdapat 3 juta persepsi negatif yang berkembang di masyarakat mengenai Pengadilan. Harus diakui bahwa persepsi tentang pengadilan yang ditemui pada sidang perkara tilang bisa dengan mudah menyebar ke kelompok masyarakat yang lebih luas.

Berkaca dari berbagai pemberitaan media massa yang ada selama ini, tidak sedikit keluhan dan persepsi negatif terhadap pengadilan yang muncul dari sidang perkara tilang. Dari sebuah artikel koran, pernah diberitakan bahwa seorang petugas Pengadilan Negeri bersikap tidak sopan kepada pengurus surat tilang karena kelelahan mengurus sidang tilang seharian penuh (Harian Waspada, 25 November 2011). Kondisi pelayanan pengadilan dalam perkara tilang diperburuk dengan menjamurnya calo kasus-kasus tilang.

Data Survei integritas pelayanan publik yang diselenggarakan KPK pada 2012 juga menyatakan bahwa sidang tilang di seluruh PN di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Palu dikelola di bawah standar. Temuan ini diperkuat oleh Ketua MA 2009—2012, Harifin A. Tumpa, yang mengeluhkan volume kerja dari perkara tilang sangat besar sebagai penyebabnya; yang pada akhirnya membuat banyak pengadilan kewalahan. Sumber daya pengadilan banyak tersedot oleh perkara tilang, padahal perkaranya sendiri bersifat sederhana atau sumir.

Dalam menyikapi keadaan di atas, beberapa opsi solusi sempat diusulkan oleh berbagai pihak. Pertama, keinginan untuk mempertahankan beban kerja perkara tilang di pengadilan, tetapi dengan perbaikan-perbaikan tertentu dalam penyelenggaraannya. Kedua, mengeluarkan atau mengurangi perkara tilang dari beban kerja pengadilan, khususnya bagi perkara di mana pelanggar mengakui kesalahannya (uncontested cases).

Beban kerja pengadilan yang terlalu besar di perkara tilang yang sumir akan menjadi disinsentif bagi hakim, panitera, dan staf pengadilan lain untuk berfokus meningkatkan kualitas kerjanya (lewat putusan yang konsisten dan argumentatif) saat menangani perkara-perkara substansial yang lebih luas dampaknya bagi masyarakat. Perkara tilang selama ini menjadikan konsentrasi dan sumber daya pengadilan terlalu banyak tersedot oleh urusan yang sederhana.

Kondisi tersebut mendorong Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang MA) bersama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) melaksanakan Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang di Pengadilan. Penelitian itu bertujuan antara lain mengindentifkasi kendala yang dihadapi pengadilan dalam menyelenggarakan sidang tilang dan merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan sidang tilang.

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu Oktober 2013 sampai dengan Juni 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, observasi, dan wawancara mendalam. Lokasi observasi dan pengumpulan data wawancara meliputi PN Medan dan PN Binjai, PN Jakarta Timur, PN Surabaya, PN Ternate dan PN Palu. Selain itu, tim peneliti—yang merupakan gabungan antara peneliti PSHK dan peneliti Puslitbang—juga mengadakan focus group discussion untuk melakukan konfirmasi dan pendalaman terhadap data yang sudah diperoleh. Setelah menyelesaikan rancangan laporan penelitian pada 14 Mei 2014, tim peneliti mengadakan audiensi dengan Ketua MA dan Pimpinan MA untuk melaporkan dan mengkonsultasikan hasil penelitian. Audiensi itu ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan seminar pada 17 Juni 2014.

 

Sumber : http://www.pshk.or.id/id/penelitian/alternatif-pengelolaan-perkara-pelanggaran-lalu-lintas-di-pengadilan/